Balita Gizi Buruk

sinung

Seperti diungkapkan Unicef minggu lalu, jumlah anak balita penderita gizi buruk mengalami lonjakan dari 1,8 juta (tahun 2005) menjadi 2,3 juta (2006). Di luar 2,3 juta penderita gizi buruk masih ada 5 juta lebih mengalami gizi kurang. Jumlah penderita gizi buruk dan gizi kurang ini sekitar 28% dari total balita di seluruh Indonesia. Dari jumlah balita penderita gizi buruk dan kurang, sekitar 10% berakhir dengan kematian. Dari angka kematian balita yang 37 per 1.000 ini, separuhnya adalah kekurangan gizi. D engan kenyataan seperti ini, kita semestinya tidak bisa lagi mengganggap enteng masalah tersebut.Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Survei Departemen Kesehatan-Unicef tahun 2005, dari 343 kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 169 kabupaten/kota tergolong prevalensi sangat tinggi dan 257 kabupaten/kota lainnya prevalensi tinggi. Dari data Depkes juga terungkap masalah gizi di Indonesia ternyata lebih serius dari yang kita bayangkan selama ini. Gizi buruk atau anemia gizi tidak hanya diderita anak balita, tetapi semua kelompok umur. Perempuan adalah yang paling rentan, disamping anak-anak. Sekitar 4 juta ibu hamil, setengahnya menalami anemia gizi dan satu juta lainnya kekurangan energi kronis (KEK). Dalam kondisi itu, rata-rata setiap tahun lahir 350.000 bayi lahir dengan kekurangan berat badan (berat badan rendah). Angka kemiskinan pada tahun ini mengalami peningkatan dari 35,10 juta tahun 2005 menjadi 39,05 juta atau 17,75 % dari jumlah penduduk 220 juta, seperti yang dilaporkan oleh BPS. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum merdeka dari kelaparan dan kemiskinan sebagai akar penyebab utama anemia gizi. Menko Kesra, Aburizal Bakrie didampinga Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Mensos Bachtiar Chamsyah, Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin Fahmi Idris, Menkes Siti Fadilah Supari, Mendiknas Bambang Sudibyo, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta; mengadakan jumpa press di Gedung Depkeu Jakarta (31/8). Dalam jumpa perss itu Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan: “Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini merupakan gabungan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang mampu menciptakan lima juta lapangan kerja selama periode 2007-2009. Anggaran untuk PNPM mencapai Rp. 14,4 triliun dalam kurun waktu 2007-2009. Ada 50 ribu desa dengan tambahan lapangan kerja kira-kira lima juta orang”. Dia mengatakan, program PNPM ini merupakan salah satu program yang dijalankan pemerintah dalam rangka mencapai target tingkat kemiskinan 8,2% dan penggangguran sebesar 5,1% pada 2009. “Itu tidak hanya pada P2KP dan PPK, tetapi seluruh program penanggulangan kemiskinan pemerintah ujarnya. Selain PNPM, pemerintah juga akan mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 19 departemen terkait. Program itu, antara lain, program biaya operasional sekolah (BOS), pengadaan obat dan pelayanan kesehatan murah, bantuan langsung tunai (BLT), serta proyek biofuel. “Kita telah menyediakan anggaran Rp. 51 triliun yang tersebar di 19 departemen yang kita arahkan untuk membangun infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan”, Aburizal menjelaskan. [subiyanto@kemsos.go.id]